Eryk Budi Pratama
Praktisi Keamanan Siber, Pelindungan Data Pribadi, dan Tata Kelola AI;
Chairman Center for Intelligence and Defense Strategies (CIDS);
Ketua Umum Asosiasi Data Protection Officer (DPO) Indonesia
DUGAANpenyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto melalui Lawful Interception Management System (LIMS) Polri mengejutkan publik. Empat tersangka telah ditetapkan, termasuk mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang hingga 4 November masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Penyidik menyangkakan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, di balik pertanyaan tentang siapa yang bersalah, ada pertanyaan lebih mendasar: bagaimana sistem yang dirancang untuk melakukan penyadapan secara sah bisa digunakan menyadap kepala negara tanpa satu pun alarm berbunyi?
LIMS bukan alat mata-mata misterius. Sistem ini merupakan perangkat pengelola penyadapan yang lazim digunakan penegak hukum di berbagai negara dan mengacu pada standar internasional Third Generation Partnership Project atau 3GPP dan European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Arsitekturnya memisahkan tiga ranah, yaitu otorisasi oleh penyidik dan pengadilan, lembaga penegak hukum yang mengelola LIMS, serta operator seluler tempat titik sadap dipasang. Pemisahan tersebut dimaksudkan agar tidak ada satu pihak pun yang dapat menyadap secara sepihak.
Ketiga ranah itu dihubungkan melalui antarmuka baku. Permintaan penyadapan dikirim ke operator, lalu data penyerta dan isi komunikasi dialirkan kembali ke lembaga penegak hukum. Setiap aktivasi dan penghentian penyadapan juga dilaporkan melalui notifikasi tersendiri. Setiap tugas penyadapan juga diberi pengenal unik yang seharusnya selalu terhubung dengan satu izin yang sah. Bila seluruh pihak memeriksa dan mencatat dengan benar, penyadapan tanpa izin seharusnya cepat ketahuan.
Menurut keterangan penyidik, nomor Presiden dan sejumlah tokoh diduga dimasukkan ke dalam LIMS sejak 2025 tanpa laporan polisi dan tanpa permohonan dari penyidik. Pada Oktober 2026, hasil sadapan dan log diduga dihapus. Perkara ini baru terungkap setelah seorang petugas membuat laporan polisi pada 30 Oktober. Artinya, selama lebih dari setahun, sistem tidak mendeteksi apa pun. Yang bekerja justru hati nurani seorang petugas. Hal ini patut diapresiasi, tetapi juga patut dirisaukan karena keamanan sistem yang menyangkut hak paling pribadi warga tidak boleh bergantung pada keberanian satu orang.