JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan siap menerima gugatan terkait Pemilu 2019. Hingga hari ini Kamis (23/5/2019), MK telah menerima enam gugatan terkait sengketa Pemilu 2019.
Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, sejauh ini sudah enam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) didaftarkan. Gugatan PHPU itu tidak hanya seputar pemilihan legislatif, tapi juga pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Enam perkara itu ada dari Kalimantan Barat dan Sumatra Utara yang diajukan oleh PKS. Kemudian Jawa Timur dari PKB, Jawa Tengah dari Hanura dan Aceh dari Partai Nanggroe Aceh (PNA). Kemudian satu diajukan oleh calon anggota DPD Maluku Utara atas nama Iqbal Jabid," katanya di kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).
Para caleg yang akan membuat gugatan ke MK, Fajar menjelaskan, wajib membawa surat permohonan persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik yang bersangkutan. Tidak hanya itu, untuk mendukung gugatan harus disertakan bukti-bukti pendukung.
"Menyerahkan permohonan tertulis kepada MK yang kemudian disertai daftar alat bukti dan bukti. Nanti yang permohonan harus diserahkan ke MK," ujarnya.
Fajar menjelaskan, bukti-bukti yang diberikan ke MK itu nantinya akan berguna dalam penanganan perkara gugatan. Sehingga, pemohon memiliki modal yang cukup di persidangan.
Sesuai dengan peraturan, para peserta Pemilu 2019 memiliki waktu 3 x 24 jam atau tiga hari setelah diumumkannya hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).