JAKARTA, iNews.id - Keberadaan Dewan Maritim Indonesia (DMI) yang pernah dibentuk Presiden Keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999 dirasa perlu untuk masa saat ini. Lembaga itu pernah berubah nama menjadi Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dewan Maritim sempat hilang diganti dengan Kemenko Kemaritiman. Di era Presiden Prabowo Subianto saat ini, nomenklatur Kemenko Maritim pun tak ada dalam Kabinet Merah Putih.
“Presiden Prabowo sepertinya memang tidak memiliki kecenderungan membangun kemaritiman. Alih-alih menghidupkan kembali Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) yang dibubarkan oleh Jokowi, dia malah mendirikan Dewan Ekonomi Nasional,” kata Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi, Jumat (8/11/2024).
Padahal, perbaikan ekonomi nasional dapat pula ditempuh melalui ekonomi maritim. Menurut Siswanto, sama halnya dengan sektor energi yang memiliki Dewan Energi Nasional dalam mengorkestrasi kebijakan energi pemerintah, sektor maritim atau kelautan juga perlu dibentuk suatu dewan.
“Keberadaan Dekin atau DMI memiliki peran yang besar kalau tidak mau disebut amat sentral mengingat bidang kemaritiman pada zaman Prabowo ini tersebar dan sangat susah dikoordinasikan,” ujar Siswanto.
Menurut Siswanto, sektor pelabuhan dan pelayaran sangat vital dalam pembangunan kemaritiman nasional. Lingkup tersebut tidak cukup hanya ditopang oleh level direktorat jenderal di Kementerian Perhubungan saja.
“Perlu dihidupkan kembali DMI, karena ini sudah bicara kemampuan Indonesia di ranah global,” katanya.