JAKARTA, iNews.id – Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai keterbukaan informasi selama 20 tahun reformasi mengalami kebablasan. Penilaiannya tersebut muncul karena di era media sosial (medsos) saat ini, banyak informasi yang beredar justru di luar konteks dan kebenaran.
“Ada yang kebablasan yaitu keterbukaan informasi. Media sosial memberitakan di luar konteks dan kebenaran sehingga memunculkan hoaks,” kata Eddy di Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Dia menuturkan, keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya diharapkan dapat mengurangi peredaran berita bohong alias hoaks di tengah masyarakat. Namun, kenyataan berkata lain. Produksi hoaks justru semakin menjamur di medsos dari waktu ke waktu.
Eddy mengatakan, dibutuhkan pendidikan bagi masyarakat agar bisa menyikapi berbagai informasi yang beredar secara arif dan bijaksana. Dengan cara itulah, menurut dia, pengaruh negatif dari informasi hoaks dapat ditekan sedemikian rupa.
“Kami ingin media dan pemberitaannya juga bertanggung jawab, memberitakan sesuai fakta,” ujar Eddy.
Dia berpendapat, maraknya informasi hoaks dewasa ini juga disebabkan media arus utama—yang semestinya bertugas menyajikan data dan fakta—tak lagi berimbang dalam memberitakan sebuah isu. Akibatnya, media arus utama pun kini banyak ditinggalkan masyarakat karena cenderung hanya menjadi sarana propaganda pemiliknya.
“Di era saat ini banyak yang kebablasan. Kita meninggalkan kebinekaan dan toleransi, lalu terjadi pembelahan di masyarakat sehingga tidak bisa membangun kekuatan,” kata Eddy.
Selain itu, dia menilai selama dua dekade reformasi ini juga masih terlihat adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat yang perlu diatasi secara serius. Menurut dia, kesenjangan menjadi salah satu masalah terbesar di era reformasi, mulai dari kesenjangan sosial, ekonomi, dan digital di masyarakat.
“Kami memberikan catatan bahwa masyarakat Indonesia saat ini masih mengalami kesenjangan digital di tengah pertumbuhan teknologi,” ungkapnya.
Di luar itu, dia menilai selama 20 tahun reformasi juga banyak hal positif yang sudah tercapai, di antaranya, masyarakat hidup di alam demokrasi dengan kedaulatan berada di tangan rakyat untuk menentukan pilihan politik masing-masing.
Eddy mencontohkan, di era orde baru, pemilihan kepada daerah dan pejabat publik menggunakan sistem representasi. Namun, saat ini masyarakat bebas memilih calon kepada daerahnya secara langsung. “Lalu saat ini ada otonomi daerah yang dulu belum bisa dirasakan masyarakat. Itu perkembangan positif dari reformasi," ujarnya.