JAKARTA, iNews.id - Pelantikan Wakil Ketua DPR tambahan belum bisa dilakukan di sidang Paripurna DPR hari ini. Penambahan satu posisi Wakil Ketua DPR merupakan hasil revisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).
Pelantikan belum bisa dilakukan, karena pengesahan revisi UU MD3 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum sampai ke pimpinan DPR. Rencananya pelantikan dilakukan dalam paripurna mendatang.
"Belum menerima nomor undang-undang terkait pelantikan pimpinan DPR tambahan," ujar Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/2/2018).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, posisi Wakil Ketua DPR tambahan akan diisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia yakin, bergabungnya Fraksi PDIP sebagai partai pendukung Pemerintahan Jokowi bisa membantu koordinasi antara DPR dengan pemerintah.
"Memiliki latar belakang partai politik yang sama," ucapnya.
Revisi UU MD3 disahkan melalui sidang paripurna sebelumnya. Pengesahan itu dihadiri Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Dalam pengesahan itu diwarnai aksi walk out (WO) Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dua fraksi itu WO karena menilai substansi yang berada dalam draf revisi UU MD3 terdapat muatan pragmatisme dan kepentingan politik. Salah satu klausul yang ditolak dalam revisi UU MD3 tersebut adalah penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR.