JAKARTA, iNews.id – Elite Partai Demokrat tidak terima nama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, upaya mengaitkan nama SBY dengan kasus e-KTP merupakan pengalihan persoalan. Meski begitu, Syarif sangat mendukung semua pelaku dalam kasus megaproyek itu dibongkar.
“Ungkap secara utuh siapa-siapa saja pelakunya semuanya. Dibongkar aja. Kan mereka-mereka juga yang melakukan itu,” kata mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) itu di Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Syarif menegaskan, perlu disadari bahwa proyek e-KTP merupakan proyek nasional yang harus dijalankan oleh pemerintah. “Yang tidak boleh itu apabila proyek nasional ini dimakan dan dikorupsi,” katanya.
Sebelumnya, dalam sidang lanjutan terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto (Setnov), mantan Wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir menyebut proyek pengadaan e-KTP dimulai sejak era SBY. Lalu, Kuasa Hukum Setnov, Firman Wijaya menanyakan kaitan proyek tersebut dengan pemenangan Pemilu 2009.
Mirwan mengaku pernah menyarankan agar proyek tersebut dihentikan karena ditemukan masalah. Hal itu disampaikan juga ke SBY saat ada acara di Cikeas. "Tanggapan SBY, bahwa ini menuju pilkada, proyek ini harus diteruskan. Kita bicara sekilas saja, paling tidak sudah disampaikan," katanya.
Syarif menilai laporan Mirwan tersebut tidak masuk akal. Karena dalam proyek tersebut terjadi masalah, kata dia, itu yang harus dituntaskan, bukan menyangkut masalah lapor melapor.
“Cara pelaporannya tidak masuk akal karena Pak SBY tidak pernah menerima laporan yang sifatnya asal laporan begitu saja,” ungkap Syarif.
Dia mengatakan, kesaksian Mirwan Amir di persidangan bersifat politis dan tendensius. Bahkan dia menyebut kesaksian itu merupakan pencemaran nama baik dan fitnah. Alasannya, SBY merupakan sosok yang bersih.
Dia juga mengatakan partainya akan melihat perkembangan beberapa waktu ke depan. Apabila kesaksian tersebut tidak benar, Demokrat akan melaporkan ke polisi.