JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP Bidang Inklusif dan Keberagaman Partai Perindo Anjas Pramono menyoroti soal dugaan kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diungkap Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah dinilai belum memiliki sistem keamanan digital yang kuat.
"Benar sekali, itu artinya sistem yang dimiliki pemerintah masih belum proper dan layak," kata Anjas, Senin (12/7/2024).
Menurutnya, pemerintah harus memitigasi risiko yang mungkin muncul atas dugaan kebocoran tersebut, dan membenahi sistem keamanan data warga negaranya secara serius, agar kejadian serupa tidak terulang.
"Artinya, permasalahan ada di perbaikan kualitas SDM dan pihak vendor. Yang di mana pemilihan vendor tidak pernah menerapkan meritokrasi dalam pemilihan vendor," ucapnya.
Sebagai informasi, BKN telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data tersebut.
BKN sebelumnya meminta ASN mengganti kata sandi dalam semua data diri online. Data 4.759.218 pegawai disebut bocor dan diperdagangkan di forum hacker, Breachforums, senilai US$ 10.000.