JAKARTA, iNews.id – Partai Perindo meminta regulasi yang menyangkut penindakan pidana pemilu dipermudah agar sanksi politik uang dapat ditangani secara tuntas. Hal ini lantaran banyaknya kasus yang ditemukan berbanding terbalik dengan proses hukum yang dituntaskan.
“Regulasinya perlu mempertimbangkan agar proses dapat dipersingkat dan dipermudah,” ucap Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Perindo Wibowo Hadiwardoyo saat dihubungi di Jakarta, Jumat (12/10/2018).
Dia mencontohkan kasus politik uang di mana pidana pemilu seperti politik uang terjadi dalam kurun waktu pendek dan harus diputuskan dalam rentang waktu yang disediakan oleh undang-undang.“Misal harus lapor dalam tiga hari kerja, diproses dalam 12 hari kerja, dan seterusnya sehingga tidak dapat ditunda, nanti kedaluwarsa. Resikonya yang menangani bisa jadi overload, tidak dapat tertindak semuanya,” katanya.
Selain masalah regulasi, Wibowo menyoroti kurangnya petugas yang mengawasi potensi terjadinya politik uang. Sebab, di Indonesia terdapat lebih dari 800.000 lokasi TPS, 80.000 kelurahan atau desa serta 7.000 kecamatan yang harus diawasi secara keseluruhan.
“Belum lagi yang di luar jalur struktural, jadi memang sulit mengawasi semuanya,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Bowo itu berharap Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dapat menerjunkan lebih banyak pengawas pemilu di lapangan untuk mengawasi sekaligus menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran money politic. Sebab, jika mengandalkan relawan yang tidak termasuk dalam struktural Bawaslu, kemungkinan akan berpengaruh pada penindakan perkara yang lambat.
“Mungkin bila pengawas lapangan yang merupakan organ Bawaslu difungsikan tentu bisa mengurangi. Kalau hanya relawan masalahnya tidak memiliki kewenangan, hanya bisa melaporkan, nanti kembali masalahnya pada penindakannya yang akan lambat juga,” tutur Bowo.