JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengonfirmasi adanya perubahan rencana program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 (660 MW). Menurutnya, pembatalan pensiun dini PLTU berdasarkan pertimbangan teknis.
Airlangga menjelaskan, PLTU Cirebon-1 dinilai masih memiliki usia operasional yang panjang dan menggunakan teknologi yang relatif lebih baik, sehingga dianggap terlalu dini untuk dihentikan.
"Jadi salah satunya ada pertimbangan teknis, karena Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah critical, super critical, dan relatif, Itu lebih baik sehingga nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire. Alternatifnya PLTU juga," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (5/12/2025).
Keputusan ini mengindikasikan bahwa pemerintah akan menukar PLTU Cirebon-1 dengan pembangkit batu bara lain yang lebih tua untuk diprioritaskan dalam skema pengakhiran operasi.
Meski Indonesia telah menerbitkan Permen ESDM No. 10/2025 yang seharusnya mengatur peta jalan pengakhiran operasi PLTU untuk mencapai target net-zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat, pelaksanaannya belum menunjukkan progres konkret.
Walaupun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan komitmen terus mendukung pensiun PLTU Cirebon-1 (660 MW), namun hingga kini belum ada tindak lanjut komitmen tersebut.
Di sisi lain, muncul wacana PLN akan membatalkan pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena biaya penalti yang harus dibayarkan selama lima tahun dinilai terlalu besar, mencapai sekitar Rp60 triliun.