JAKARTA, iNews.id - Peneliti Senior Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih berada di angka 63,2 persen. Angka ini dinilai sebagai modal besar bagi pemerintah untuk menaikkan kembali tingkat kepuasan publik yang saat ini mengalami tren penurunan.
"Tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran masih di angka 63,2 persen, ini menjadi modal sosial yang sangat berharga di tengah penurunan kepuasan publik," ujar Masduri dalam rilis survei nasional Poltracking Indonesia, Senin (31/8/2026).
Survei yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan 1.220 responden mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen. Masduri mengatakan tren kepuasan publik Agustus 2026 cenderung menurun dibandingkan bulan Maret, Mei, dan Juli 2026.
Meski kepuasan publik menurun, Masduri menilai kepercayaan publik yang masih tinggi menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kinerja. Ia menekankan berbagai kemungkinan tentang persepsi publik masih berpotensi terjadi, bergantung pada isu dan agenda perbaikan yang akan diambil pemerintah.
"Berbagai kemungkinan tentang persepsi publik masih berpotensi terjadi, bergantung pada isu dan agenda perbaikan yang akan diambil oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kembali kepuasan publik," kata Masduri.
Masduri memaparkan lima formula agenda perbaikan kinerja pemerintah yang perlu segera direspons. Formula pertama adalah menjaga daya beli dan memperluas lapangan kerja, mengingat 44,3 persen publik mengaku harga kebutuhan pokok mahal menjadi persoalan tertinggi dan 62,5 persen mengatakan pengeluaran rumah tangga meningkat.
Formula kedua adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai polemik dari kasus keracunan massal hingga skandal korupsi. Masduri menyarankan MBG diaudit dari hulu ke hilir serta diarahkan ke wilayah 3T.
Formula ketiga adalah melakukan perombakan kabinet dan memperkuat komunikasi pemerintah mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri hanya 47,0 persen. Sebanyak 51,9 persen publik mendesak Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet, terutama untuk bidang ekonomi dan hukum.
Formula keempat adalah memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian tidak baik dari publik masing-masing 46,5 persen dan 45,5 persen.