JAKARTA, iNews.id - Pemaparan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar terkait 198 pesantren yang disebut beralifiasi dengan organisasi teroris di Komisi III DPR beberapa waktu lalu, masih menimbulkan polemik di masyarakat. Bahkan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menantang BNPT untuk membuka datanya ke publik.
"BNPT harus membuka data kepada publik nama-nama 198 ponpes yang dinilai berafiliasi dengan gerakan terorisme," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin (31/1/2022).
Menurut pria yang akrab disapa Awiek ini, transparansi data tersebut penting untuk menghindari kecurigaan antar sesama pesantren, yang dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan di lembaga tersebut.
Kemudian, sambung Awiek, ketidakterbukaan data dari BNPT juga berpotensi melahirkan justifikasi publik bahwa pesantren melahirkan bibit-bibit teroris.
"Padahal, faktanya mayoritas pesantren mengajarkan Islam Rahmatan lil'alamin bukan mengajarkan terorisme," kata Ketua DPP PPP ini.
Selain itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menambahkan, pembukaan data kepada publik juga dapat menghindari fitnah di masyarakat terhadap kegiatan belajar mengajar yang ada di pesantren.
"Padahal pesantren sudah ratusan tahun mengabdi kepada masyraakat dalam rangka peningkatan kecerdasan umat, jauh sebelum Indonesia merdeka," tutur Awiek.