JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara buka suara soal anggaran yang dibutuhkan untuk mejalankan program sekolah gratis dari SD hingga kuliah. Hal itu sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan di Indoesia.
Menurutnya, pemerintah mengalokasi anggaran pendidikan Rp824 triliun pada 2027. Sebagian anggaran berada di pemerintah pusat, sedangkan sebagian lainnya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kita melihat 824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD. Yang di pusat itu dari berbagai macam kementerian. Ada yang di Kementerian Pendidikan, ada yang di Kementerian Dikti, ada yang di Kementerian Agama, ada juga di Kementerian-Kementerian lain yang lebih kecil," kata Suahasil dalam konferensi pers di Gedung BI, Kamis (24/9/2026).
Pemerintah selanjutnya mengevaluasi efektivitas mandat anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Evaluasi diarahkan pada hasil yang dapat diukur, termasuk Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), serta skor Programme for International Student Assessment (PISA).
"Jadi ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20%, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?" ujarnya.