JAKARTA, iNews,id - DPR menyayangkan mundurnya sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) besar dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kondisi itu dinilai membuktikan ada persoalan serius dalam program senilai Rp595 miliar tersebut.
Muhammadiyah, NU, hingga PGRI sudah mundur dari program tersebut karena tidak setuju dengan kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim.
“Kalau menurut saya Kemendikbud harus melakukan respons cepat dan mengevaluasi program tersebut, karena kalau kemudian organisasi penggerak itu mundur berarti ada persoalan yang cukup serius di situ,” kata Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2020).
Karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta agar Kemendikbud transparan kepada publik dalam membuat program-program seperti itu. Terlebih, program itu melibatkan ratusan ormas.
“Program-program seperti itu sebaiknya dalam perencanaan dan pelaksanaan itu dilaksanakan secara terbuka supaya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif terhadap program tersebut,” kata Dasco.
Lebih dari itu, Dasco menambahkan, karena sektor pendidikan terdampak cukup besar akibat pandemi Covid-19 ini. Maka baiknya, Kemendikbud menanggulangi itu dengan alokasi pendidikan yang cukup besar. Karena itu, dia meminga kepada Kemendikbud agar membuat program-program dengan alokasi anggaran yang besar itu dengan efektif.
“Contohnya seperti yang kita minta kemarin sinergikan Kemendikbud dengan Kominfo (kementerian komunikasi dan informatika) misalnya untuk kuota untuk anak-anak seluruh Indonesia yang pada saat ini kesulitan belajar dengan fasilitas internet,” katanya.