JAKARTA, iNews.id - Istana menanggapi petisi dari para sivitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu yang dikritisi yakni sikap politik Jokowi.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan semua pihak bebas menyampaikan pendapat atau pun kritik dalam negara demokrasi. Hal tersebut menjadi hak bagi semua pihak dalam berdemokrasi.
"Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan 'freedom of speech' adalah hak demokrasi," kata Ari dalam keterangannya, dikutip Sabtu (3/2/2024).
Ari mengatakan perbedaan pendapat, perspektif, hingga pilihan politik sangat wajar dalam demokrasi. Termasuk kritik dan petisi dari para sivitas akademika.
"Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," katanya.
Diketahui, sejumlah sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan petisi sebagai kritik terhadap Jokowi yang dianggap telah melakukan tindakan menyimpang di tengah proses demokrasi.
Dalam Petisi Bulaksumur yang dibacakan pada Rabu (31/01/2024), mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan penyimpangan prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial oleh Jokowi yang juga sebagai alumnus UGM.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," bunyi Petisi Bulaksumur yang dikutip, Rabu (31/1/2024).