JAKARTA, iNews.id – Nahdlatul Ulama (NU) kembali menegaskan diri sebagai organisasi Islam yang memiliki wawasan keindonesiaan. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan, NU harus mengambil peran terdepan baik peran keagamaan (syuhudan diniyyan) maupun peran kebangsaan (syuhudan watahaniyyan).
“Kader NU harus yakin bahwa NU adalah jamiyyah shahibul haq (perkumpulan orang-orang yang benar) yang mampu menyelamatkan dan mengarahkan kehidupan bangsa dan negara yang mandiri,” ujar Said Aqil dalam acara Konsolidasi Organisasi Menjelang Satu Abad Nahdlatul Ulama yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (15/9/2018) malam.
Acara konsolidasi yang diinisiasi PBNU itu bertujuan untuk menata organisasi dari dalam serta mengatur kekuatan kultural yang dimiliki NU. Ke depan, rekonsiliasi sosial yang selama ini dilakukan oleh para kiai pesantren harus semakin ditingkatkan mengingat perkembangan zaman, globalisasi, kapitalisasi yang tidak terhindarkan.
Karena itulah, Rais ‘Aam PBNU KH Ma'ruf Amin dalam forum yang sama menawarkan solusi dalam format pergerakan, baik berupa harakah himaiyyah maupun harakah khidmaiyyah. Harakah himaiyyah bertujuan untuk menjaga dan menyelamatkan umat dari ideologi yang salah dan dapat menghancurkan NKRI.
Sementara, harakah khidmaiyyah berkonsentrasi pada pengembangan pengabdian kepada umat. Di antara bentuk dari harakah khidmaiyyah direpresentasikan Kiai Ma'ruf melalui konsep arus baru ekonomi Indonesia.
Pada hakikatnya, kata dia, arus baru ekonomi Indonesia berakar dari sila kelima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. “Berdasarkan pada sila inilah arus baru ekonomi Indonesia akan berusaha mengikis berbagai disparitas antara kaum pemilik modal besar para konglomerat dan pemodal pas-pasan, antara produk global dan lokal, serta antara yang kaya dan yang miskin,” tutur Ma’ruf.