JAKARTA, iNews.id - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan terdakwa Setya Novanto (Setnov). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi pihak swasta yang dihadirkan oleh jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam kesaksiannya, mantan Country Manager Hewlett Packard (HP) Enterprise Service, Charles Sutanto Ekapradja, menyebutkan bahwa proyek e-KTP adalah proyek yang diprakarsai oleh beberapa partai politik (parpol) yang duduk di legislatif dan eksekutif.
"Waktu saya ngecek ke market, saya enggak dapet kejelasan bahwa proyek ini punya siapa. Enggak pernah ngerti juga. (Informasi) yang saya dapet, proyek ini punya partai kuning, merah, biru," ujar Charles saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/1/2018).
Dia berasumsi bahwa partai kuning adalah Partai Golkar, partai merah adalah PDI Perjuangan, sedangkan partai biru adalah Partai Demokrat. Mendengar keterangan tersebut, hakim yang menangani persidangan lantas menegur Charles. Pasalnya, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani Charles disebutkan bahwa lelaki itu mengetahui secara jelas partai mana saja yang mewakili warna-warna tersebut.
"Saudara dalam BAP ini menyebutkan mengetahui kok apa itu partai kuning, merah, dan biru. Jadi jangan sebut berasumsi," ucap hakim Yanto.
"Itu yang saya dengar dari market. Yang saya tahu partai politik. Kuning kan Golkar, merah PDIP, biru Demokrat. Itu yang dikasih tahu ke saya," jawab Charles.
Charles diketahui sebagai salah seorang yang pernah terlibat sebagai vendor proyek e-KTP. Namun, dia kemudian mengaku tidak ada tindak lanjut meski HP diikutsertakan dalam proyek tersebut. Charles berdalih keikutsertaan HP pada proyek e-KTP hanya pada divisi printer, server, dan PC. Sementara, divisi software yang dia pimpin tidak mengikuti lelang proyek e-KTP dengan alasan tidak menemukan kecocokan harga.