JAKARTA, iNews.id – Calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno yang menyebut pemerintah saat ini tidak membangun infrastruktur sampai ke desa. Menurut Ma’ruf, butuh waktu lebih lama agar pembangunan prasarana oleh Jokowi bisa menyentuh desa-desa.
“Jadi, tak mungkin lah, dalam tempo empat tahun sampai ke desa-desa. Itu tak logis cara berpikirnya begitu. Memang kayak membalik tangan, sim salabim?” ucap Ma’ruf saat dijumpai di kediamannya, Jalan Situbondo Nomor 12 Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).
Mantan rais aam PBNU itu berpendapat, pembangunan infrastruktur besar yang saat ini difokuskan pemerintah pusat pada jalan-jalan utama, tidak mungkin bisa sampai ke desa dalam kurun waktu empat tahun. “Jadi perlu waktu. Begitu juga dengan pembagian-pembagian biaya, pembangian tugasnya, kalau semua diurus pusat, nah terus pemerintah daerah suruh apa? Provinsi suruh apa? Kabupaten suruh apa?” kata Ma’ruf.
Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah pemerintah telah membangun berbagai jalur utama seperti jalur tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Papua, dan Trans Kalimantan. Sekarang, tinggal tugas pemerintah di daerah-daerah untuk menyambung prasarana jalan wilayah masing-masing, sehingga nanti harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kalau enggak ada jalan utamanya, infrastrukur utamanya, pemerintah tak akan bisa membawa hasil-hasil produksinya ke berbagai tempat itu. Sekarang arus barang lebih cepat. Sekarang Jawa aja, dari Merak (Banten) sampai Pasuruan (Jawa Timur) sudah ada jalan tol. Jadi untuk menyambungkannya sudah tak sulit lagi,” ucap Ma’ruf.
Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengunggah sebuah video di media sosial Instagram miliknya. Video itu menampilkan saat mobil yang ditumpanginya menyeberangi jembatan kayu di salah satu daerah di wilayah Sulawesi Selatan.
Pada bagian keterangan video tersebut, Sandi menyebut pembangunan infrastruktur besar-besaran dengan memakan biaya besar oleh pemerintah saat ini, bahkan harus berutang ke luar negeri, tidak berdampak ke wilayah pedesaan.