JAKARTA, iNews.id - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah kepala daerah di Indonesia. Agenda yang dibahas yakni perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah satu kepala daerah yang hadir di Gedung Nusantara I, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan perekrutan guru tidak tetap (GTT) menjadi PPPK menemui sejumlah persoalan. Menurutnya, harus segera ada kebijakan strategis.
"Kaitannya dengan yang sudah dinyatakan lulus nomor induk PPPK-nya belum terselesaikan," kata Joko saat ditemui MNC, Senin (4/4/2022).
Selain itu, menurut Joko, yang paling krusial adalah peserta yang dinyatakan lulus P1, P2, dan P3 belum mendapatkan formasi.
Sebelumnya, pemerintah telah membuka kuota hingga 1 juta guru PPPK bagi guru honorer . Mendikbud mengatakan pembukaan seleksi PPPK ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru, dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.
“Kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK. Guru honorer tidak lagi harus antre menjadi PPPK dan tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi,” ujar Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, Kamis (11/2/2022).