JAKARTA, iNews.id - Hasil Sensus Penduduk 2020 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) penting untuk mengatasi kesimpangsiuran data. Hasil sensus juga akan menjadi penentu dalam perencanaan berbagai kebijakan pemerintah ke depan.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono mengatakan, kesimpangsiuran data mengakibatkan kebijakan tidak optimal. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo perlu kolaborasi antar-lembaga dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk 2020.
”Tujuan sensus yaitu menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data Kependudukan Indonesia, baik secara de facto maupun de jure,” kata Margo dalam acara Forum Merdeka Barat "SP2020: Satu Data Indonesia" yang digelar di Kemenkominfo dan SINDO Media di Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Dia menuturkan, sensus juga menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi, serta karakteristik lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs.
Sementara itu Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungky Sumadi mengatakan, pentingnya satu data telah disadari pemerintah sejak lama. Sebagai contoh saat merancang bantuan langsung tunai (BLT), ada lima lembaga pemerintahan yang memiliki data tentang kemiskinan.
Menurut dia, penting agar berbagai data itu dijadikan satu karena kerap metode yang digunakan berbeda-beda. Dengan demikian, satu data akan menjadi dasar atau pedoman bersama.
”Selain itu saat ini tidak diizinkan setiap kementerian untuk membuat data masing-masing untuk satu hal yang sama,” ujarnya.