JAKARTA, iNews.id - Nahdlatul Ulama (NU) ramai diperbincangkan terkait posisi dan jatah menteri di pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.
Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman menjelaskan posisi NU dalam pemerintahan. “NU bukan partai politik dan siapa pun yang ditempatkan dalam posisi menteri membantu presiden terpilih sepenuhnya hak prerogratif presiden" katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima iNews.id, Kamis (11/7/2019).
Pria yang akrab disapa Gus Aiz menjelaskan, dalam sejarahnya, NU menjalankan politik kebangsaan, politik tingkat tinggi dalam meneruskan perjuangan para pendiri NU.
“Peran NU dalam sejarah senjakala perjalanan bangsa ini tidak dapat dinafikan, terus istikamah meneruskan perjuangan para muassis (pendiri) NU. Perlu ditegaskan, politik NU merupakan politik kebangsaan, politik ’aliyah (tingkat tinggi) bukan politik praktis pragmatis sebagaimana partai politik. Dalam hal ini peran NU sangat lengkap, NU berjuang mempertahankan bangsa ini," paparnya.
Sebaliknya, Gus Aiz melanjutkan, peran pemerintah melalui menteri-menterinya dan seluruh birokrasi di dalamnya harus didasarkan kepentingan rakyat sekaligus juga menjaga keutuhan negara ini dari arsiran-arsiran ideologi dan pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, kebhinekaan bangsa ini harus dilestarikan menjadi pondasi peradaban sebuah bangsa dalam bingkai NKRI dan UUD 1945.
“Zaman Orde Baru, Gus Dur berpolitik hingga mengantarkan beliau menjadi Presiden ke4 RI dan semua pengurus PBNU ketika itu jadi tim sukses PKB. Semua pengurus wilayah cabang juga jadi jurkam PKB, melalui jalan demokrasi yang diretas sudah benar. Saat ini bisa kita rasakan perjuangan beliau. Yang tidak memahami ini, berarti dia menyalahkan Gus Dur, menghina Gus Dur,” kata adik sepupu Gus Dur itu.