JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dari unsur Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ketiganya dimintai keterangan terkait kasus suap pengurusan dana perimbangan APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2017-2018.
Tiga saksi yang dimintai keterangan, yaitu Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu periode 2013-April 2018 Boediarso Teguh Widodo, Kasubdit DAK Fisik II Kemenkeu Yuddi Saptopranowo dan Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Putut Hari Satyaka.
"Penyidik mengonfirmasi informasi terkait bentuk dari anggaran serta jumlah yang dikucurkan negara," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/2/2019).
Mereka dimintai keterangan untuk tersangka Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba (NPS). Dari ketiganya, KPK mendalami seputar penyusunan anggaran untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.
"Penyidik juga mengonfirmasi peraturan dan ketentuan dalam pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak," ucapnya.
Dalam kasus ini, selain Natan Pasomba, KPK juga menetapkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman sebagai tersangka. KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 7 Februari 2019.