JAKARTA, iNews.id - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan tak terlibat dan tidak akan ikut aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Muhammadiyah menegaskan mereka lebih fokus pada penanganan covid-19 dan dampaknya.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti mengatakan semua pihak seharusnya menahan diri untuk tidak menggelar kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan di masa pandemi covid-19. Dia menegaskan aksi demonstrasi di masa seperti ini lebih banyak mudarat daripada keuntungannya.
"Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung mudarat dibandingkan manfaat. Dalam hukum Islam hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim)," ucapnya di Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Namun dia menegaskan PP Muhammadiyah menghormati segela upaya penyampaian pendapat yang merupakan hak setiap warga negara. Muti mengimbau masyarakat yang melaksanakan demo hendaknya mematuhi aturan, tertib, dan menghindari kekerasan.
Selain itu polisi diminta mengedepankan pendekatan persuasif agar tidak terjadi gesekan dengan massa. Abdul Muti menegaskan PP Muhammadiyah tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan.
"Kami tegaskan Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah, risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," katanya.