JAKARTA, iNews.id - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengadukan Bareskrim Polri ke Kompolnas. Pengaduan didasarkan atas penolakan laporan dugaan tindak pidana pengadaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
"Melakukan audiensi atau dialog curhat sekaligus melaporkan peristiwa atau tindakan Bareskrim Polri pada 1 Maret dan 4 Maret 2024 ketika menolak laporan tim TPDI tentang dugaan penyebaran berita bohong dan tindak pidana korupsi terkait pengadaan Sirekap," kata Koordinator TPDI Petrus Selestinus di Kantor Kompolnas, Jakarta, Rabu (20/3/2024).
Petrus menilai penolakan yang dilakukan oleh Bareskrim telah melecehkan hak dan kewajiban masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang dugaan peristiwa pidana yang sudah atau akan terjadi kepada Polri.
"(Terutama) terkait dengan sirekap yang keberadaannya mulai diungkap oleh masyarakat oleh pakar IT 14 Februari 2024 sampai sekarang," ucapnya.
"Maka kami datang mengadu ke Kompolnas, karena Kompolnas punya kewenangan dan fungsi mengawasi perilaku Polri seluruh Indonesia," ujar dia.
TPDI, kata Petrus, juga meminta Kompolnas memanggil Kabareskrim untuk berdiskusi dengan pihaknya.
Sebelumnya, TPDI melaporkan ketua hingga komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran Pemilu 2024 pada 1 dan 4 Maret 2024 lalu. Namun laporan tersebut ditolak karena tidak cukup bukti dan merupakan ranah KPU serta Bawaslu.