JAKARTA, iNews.id - Demonstrasi menolak UU Omnibus LawCipta Kerja yang berujung kericuhan dinilai karena ada kebuntuan komunikasi. MPR terbuka sebagai tempat untuk saluran dialog berbagai elemen mencari solusi berbagai persoalan kebangsaan.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, semua elemen bangsa harus dilibatkan, mulai dari Istana, pemerintah, DPR, TNI-Polri, partai politik, ormas keagamaan, perguruan tinggi, elemen buruh hingga mahasiswa.
“Semua harus duduk bersama untuk mencari solusi dari berbagai persoalan bangsa. Salah satunya soal UU Cipta Kerja ini,” ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (10/10/2020).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, untuk meredam kemarahan publik, seperti demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, tidak bisa lagi dengan pendekatan represif dengan menunjukkan kekuatan dan kekuasaan, sehingga semua lawan yang membangkang dipukul mundur.
“Tidak bisa lagi show of force seperti itu. Yang diperlukan sekarang tempat untuk berdialog. Sebab, situasi sekarang ini terjadi kebuntuan komunikasi. Dialog itu bisa dilakukan di mana saja, tapi saya kira di MPR yang paling tepat. Dialog bisa dilakukan secara virtual. Yang penting ada penyalurannya,” ucapnya.