JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menghendaki suasana tahun politik 2018 dan 2019 terkesan sebagai tahun yang menyeramkan dan menakutkan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu) harus benar-benar dikelola sebagai pesta demokrasi bagi rakyat.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto usai menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Hadir juga Mendagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi, dan Jaksa Agung M Prasetyo.
Wiranto menegaskan, Presiden Jokowi sudah berpesan bahwa jangan sampai pilkada, pileg, dan pilpres di tahun 2018 hingga 2019 menjadi tahun politik yang mengganggu stabilitas nasional. "Bukan seperti itu, kita tidak menakut-nakuti, siapa pun dan jangan juga kita menakut-nakuti diri kita sendiri, karena ini memang kewajiban politik, kewajiban negara demokrasi setiap kali menyelenggarakan pemilu," kata Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).
Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini mengatakan, pilkada dan pemilu merupakan hal yang luar biasa dalam kehidupan demokrasi. Ini juga merupakan pesta demokrasi yang menggembirakan, harus disambut dengan keceriaan, kebahagiaan, kegembiraan, bukan hal yang menakutkan.
"Dengan demikian, nuansa yang kita bangun dalam rapat tadi adalah bagaimana membuat pilkada maupun pilpres dan pileg sebaik mungkin dan tidak ada masalah," katanya.
Menurutnya, tahapan pemilu nanti dilaksanakan dengan perencanaan yang sistematis, detil, sehat, dan perencanaan yang dapat dilaksanakan di lapangan tanpa mengganggu ketertiban, keamanan, dan stabilitas nasional.
"Di sini kita ingatkan kepada seluruh stakeholders yang melaksanakan pemilu agar tepat waktu dalam memberikan keputusan-keputusan yang menyangkut tahapan-tahapan pemilu," katanya.
Dia mengatakan, semua hal terkait pelaksanaan pilkada dan pemilu disiapkan sebaik mungkin, mulai tahapan penyelenggaraan, sumber daya manusia sebagai penyelenggara pilkada dan pemilu, hingga masalah logistik. Dia berharap pengadaan kertas tidak ada masalah terkait lonjakan harga. Kementerian Perdagangan sudah menjamin bahwa masalah harga tidak perlu dikhawatirkan.
"Masalah pemekaran daerah yang menyangkut jumlah pemilih, mengenai e-KTP, dan sebagainya sudah dapat juga dijawab. Juga kemungkinan adanya satu gangguan-gangguan hoaks, gangguan siber, dibicarakan dan bisa dijawab oleh beberapa pejabat yang menangani masalah tersebut," katanya.