JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pelantikan presiden-wakil presiden (wapres) serta DPR merupakan amanat konstitusi.
"Pelantikan (presiden dan DPR) itu kan amanat konstitusi. Bagian dari tugas kita seluruh masyarakat Indonesia," kata Wiranto saat membuka rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Pelantikan presiden dan DPR, kata dia puncak dari hasil pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi kuat. Menurutnya, siapa pun, baik perorangan, kelompok, atau pihak mana pun yang mencoba menggagalkan pelantikan berarti melawan konstitusi.
"Kita akan lakukan langkah pengamanan yang maksimal agar pelantikan itu dapat berlangsung dengan baik. Eksistensi negara terancam oleh gerakan-gerakan radikal, anarkis, dan inkonstitusional itu," ujarnya, menegaskan.
Dia mengajak seluruh masyarakat untuk merapatkan barisan dan menyukseskan pelantikan yang menjadi amanat konstitusi.
"Rapat hari ini nanti hasilnya meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa negara hadir dalam segala kondisi dan situasi. Jangan sampai nanti ada suara-suara sumbang nanti mengatakan tidak hadir, pemerintah tidak care dan sebagainya," ucapnya.