JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hampir sama dengan pernyataan berhenti Presiden ke-2 Soeharto pada 1998. Menurutnya, surat pengunduran diri Gibran tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Yusril menjelaskan, dalam surat yang disampaikan kepada MPR, Gibran secara tegas menyatakan berhenti sebagai wakil presiden atas kemauannya sendiri.
"Menurut pendapat saya sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menegaskan, pernyataan berhenti tersebut merupakan keputusan Gibran secara pribadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak lain yakni MPR.
"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya.