BANDA ACEH, iNews.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh, Aceh dilarang bermain game online. Kegiatan tersebut dinilai mengakibatkan penurunan produktivitas kerja.
"Iya surat perihal larangan bermain 'game online' itu benar adanya," kata Kabag Humas Pemerintah Kota Banda Aceh, Said Fauzan, Rabu (30/12/2020).
Dia menambahkan, surat yang ditandatangani Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Banda Aceh, Muzakkir tersebut disiapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.
Dalam surat bernomor 800/2.628 tertanggal 29 Desember 2020 itu disampaikan larangan bermain game online itu untuk menciptakan kondisi kehidupan dan suasana kota yang islami. Hal itu sesuai visi Wali Kota yakni terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah.
Game online ditengarai menjadi penyebab penurunan produktivitas kerja dan terganggunya proses pelayanan kepada masyarakat. Perilaku tersebut bertentangan dengan syariat Islam dalam hal penggunaan waktu yang sia-sia.