BADUNG, iNews.id - Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan perguruan tinggi untuk membahas pelaksanaan program pemerintah “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana”, di Ruang Rapat Gosana II, Lantai II, Kantor Sekretariat DPRD Badung pada Selasa (27/5/2025).
Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana mengungkapkan bahwa rapat kerja ini merupakan bentuk koordinasi untuk menyamakan langkah dan pemahaman terhadap pelaksanaan program “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana” di Kabupaten Badung.
“Rapat ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi implementasi program yang digagas pemerintah provinsi dan kabupaten, yang menargetkan agar setiap keluarga miskin memiliki minimal satu orang sarjana,” ucap Graha.
Lebih lanjut, Graha menyampaikan bahwa pihak perguruan tinggi menyatakan program ini telah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan sejumlah kendala, khususnya dalam proses verifikasi dan administrasi yang merujuk pada data dari Kementerian Sosial, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Untuk bisa mengakses Kartu Indonesia Pintar (KIP), ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi, seperti daya listrik rumah, jenis lantai, luas tanah, dan sebagainya. Ini menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua warga yang membutuhkan dapat memenuhi kriteria tersebut,” tuturnya.
Dia menegaskan tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi menjadi dorongan kuat agar program ini bisa lebih dioptimalkan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Badung.
Hadir dalam raker ini sejumlah pimpinan OPD terkait yakni Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Badung, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, serta Dewan Pendidikan Kabupaten Badung.