DENPASAR, iNews.id - OmbudsmanBali meminta pengusutan korupsi dana hibah pariwisata di Kabupaten Buleleng tak berhenti di delapan orang yang menjadi tersangka. Ombudsman mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng mendalami pihak-pihak lain yang terlibat.
"Kita berharap Kejari Buleleng mendalami lagi sehingga kasus ini tidak hanya berhenti di delapan tersangka itu," kata Kepala Ombudsman perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab di Denpasar, Kamis (18/2/2021).
Umar mengatakan, Ombudsman menduga ada sistematika distribusi dana hibah yagn tidak transparan. Akibatnya memicu pejabat dinas pariwisata yang mengelola dana tersebut melakukan korupsi.
Menurutnya karena dana hibah diberikan dalam kondisi khusus yakni pandemi Covid-19, maka yang perlu dicermati yaitu sistem distribusinya. Dengan demikian bisa meminimalkan terjadinya penyalahgunaan.
Dia memuji langkah Kejari Buleleng yang berani mengungkap kasus ini. Menurutnya hal tersebut menunjukkan Kejari Buleleng memiliki sense of crisis yang baik di tengah situasi pandemi.
"Ini berarti Kejaksaan Buleleng memiliki sense of crisis terhadap apa yang sedang dihadapi publik akibat pandemi," tuturnya.
Sebelumnya Kejari Buleleng telah menetapkan delapan pejabat dinas pariwisata yang menjadi tersangka. Tujuh orang telah dijebloskan ke penjara, dan satu ditunda karena sakit.