DENPASAR, iNews.id - Tim Yustisi Kota Denpasar, Bali, bakal memberi sanksi tambahan push up bagi warga yang melanggar protokol kesehatan (prokes). Sekarang ini, penertiban prokes dilakukan secara ketat seiring pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di wilayah Denpasar.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga, mengatakan, pemberian sanksi untuk memberikan efek jera kepada pelanggar prokes. Setelah dihukum push up, pelanggar diwajibkan mengisi surat pernyataan untuk tidak melanggar lagi.
"Kalau ditemukan melanggar lagi, mereka harus siap menerima tindakan yang lebih tegas," kata Dewa Sayoga, di Denpasar, Sabtu (8/5/2021).
Dia mengatakan, jajarannya rutin melaksanakan penertiban prokes. Setiap pelanggar bakal didenda di tempat sesuai dengan aturan.
"Sedangkan bagi yang salah menggunakan masker akan diberikan pembinaan. Hari ini kami temukan tiga orang yang salah menggunakan masker sehingga kami berikan pembinaan," kata dia.
Mengingat kasus terpapar Covid-19 di Denpasar, Bali masih tinggi, dan fasilitas dan tenaga kesehatan sangat terbatas, maka masyarakat harus miningkatkan kesadarannya mentaati prokes. Satpol PP Denpasar terus menyosialisasikan penerapan prokes kepada masyarakat.
"Dengan semua mentaati protokol kesehatan maka mata rantai Covid-19 bisa segera diputus, sehingga perekonomian bisa kembali normal," katanya.