BANDUNG BARAT, iNews.id - Pemda Kabupen Bandung Barat (KBB) mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat dan provinsi untuk penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu). Pasalnya kuota yang dialokasikan dari APBD KBB untuk rehabilitasi rutilahu masih minim, sementara target sasaran sebanyak 20.000 lebih rutilahu.
"Untuk dari APBD KBB tahun ini hanya dianggarkan Rp750 juta dan itu hanya bisa men-cover sekitar 53 rutilahu. Masih sangat kecil dibanding sasaran rutilahu yang harus diperbaiki," kata Kepala Dinas Permahan dan Permukiman (Perkim) KBB Djarot Prasetyo, Senin (5/4/2021).
Menurut Djarot, mengacu data, terdapat 20.000 rutilahu di KBB yang tersebar di 16 kecamatan dan 165 desa. Jika hanya mengandalkan kemampuan APBD dengan kemampuan merehab rutilahu kurang dari 100 unit setiap tahun, maka akan membutuhkan waktu lama untuk menuntaskannya.
Untuk itu pihaknya mengajukan bantuan program rehabilitasi rutilahu ke pemerintah pusat dan provinsi. Usulan itu mendapatkan respons positif dimana tahun ini KBB mendapatkan kuota bantuan dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi 798 unit rutilahu.
"Bantuannya dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), setiap rumah dapat sebesar Rp20 juta. Kami juga dapat bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp900 juta untuk 45 unit rumah," ujarnya.
Sedangkan dari Pemprov Jabar, KBB mendapat bantuan anggaran rutilahu sebesar Rp11,7 miliar. Besaran bantuan itu dialokasikan bagi 670 unit rumah atau masing-masing bakal mendapat bantuan sebesar Rp17.500.000. Bantuannya langsung disampaikan melalui rekening Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
"Semua bantuan baik dari anggaran APBD maupun APBN semua ditransfer langsung ke KSM, Dinas hanya masuk di tim teknis sebagai pendampingan. Pelaksananya juga oleh KSM," tutur Djarot.