BANDUNG BARAT, iNews.id - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menyoroti soal rencana pengurangan anggaran hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi siswa sekolah oleh Pemprov Jabar. Hal tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan mengingat bantuan sangat dibutuhkan dalam memenuhi biaya operasional
Pengurangan bantuan BPMU dari asalnya Rp700.000 per siswa setiap tahun menjadi Rp600.000. Sementara penerima bantuan itu totalnya ada sekitar 1,4 juta siswa di Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta, serta SMK, SMA, dan SLB swasta.
"Artinya jika bantuan dikurangi per siswa Rp100.000, maka total anggaran yang dipangkas mencapai Rp140 miliar. Itu bisa jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Jawa Barat," ucapnya saat ditemui seusai Pelantikan MKKS KBB di SMK Taruna Harapan, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (27/10/2022).
Politisi dari Fraksi PKS ini menilai, bantuan pendidikan itu sangat vital sehingga sebaiknya tidak dilakukan pemotongan. Urgensi dan prioritasnya sangat jelas, itu untuk sektor pendidikan. Jangan sampai mengorbankan anggaran pendidikan hanya demi dialihkan ke sektor lain yang tidak terlalu urgen.
Komisi V DPRD Jabar akan coba mempertahankan agar BPMU Rp700.000 per tahun tidak dikurangi. Itu untuk menjamin warga tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan gratis di sekolah swasta yang kewenangannya ada di Pemprov Jabar. Semoga pertimbangan itu jadi perhatian Banggar DPRD Jabar dan pihak eksekutif (gubernur).