BANDUNG BARAT, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mewaspadai mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan politik uang pada Pilkada 2024. Pelanggaran aturan pemilu itu dikhawatirkan memicu konflik horizontal di KBB.
Ketua Bawaslu KBB Cecep Rahmat Nugraha menyatakan, selain mobilisasi ASN, pelanggaran yang juga sering terjadi dan dilaporkan ke Bawaslu adalah politik uang. Khusus untuk pelanggaran tersebut bukan hanya bisa muncul di Pilkada tapi juga di pemilihan anggota legislatif.
"Biasanya pelanggaran yang sering terjadi adalah mobilisasi ASN dan politik uang," kata Ketua Bawaslu KBB Cecep Rahmat Nugraha, Sabtu (1/10/2022).
Untuk mencegah pelanggaran pemilu itu, ujar Cecep Rahmat Nugraha, Bawaslu KBB menyusun langkah-langkah pengetatan pengawasan. Misalnya, untuk menekan kasus politik uang, Bawaslu KBB bakal mengandeng aparat penegak hukum.
Sementara terkait mobilisasi ASN, kerja sama dilakukan dengan pemerintah daerah. "Kami juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan dugaan pelanggaran. Supaya bisa mewujudkan pemilu yang bersih," ujar Cecep Rahmat Nugraha.
Bawaslu KBB, tutur dia, juga mewaspadai politik identitas yang kerap jadi muatan politik pada pemilu. Untuk melaksanakan pengawasan, Bawaslu KBB bakal segera membentuk Sentra Gakkumdu, proses perekrutan Panwascam, dan juga sosialisasi.
"Fokus kami memang ke pengawasan, tapi upaya mewujudkan Pemilu yang bersih tidak bisa terwujud jika tidak ada peran serta dan keterlibatan aktif dari masyarakat," tutur Ketua Bawaslu KBB.