JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, menyoroti temuan Pemerintah Kabupaten Cilacap terkait sekitar 100 titik calon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga tidak sesuai data pengajuan atau bersifat fiktif. Dia menilai temuan tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera diusut aparat penegak hukum.
“Ini harus diusut dan dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Saya punya keyakinan bahwa untuk melaksanakan operasi sebesar ini tidak hanya tiga orang pimpinan BGN saja yang terlibat,” ujar Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
Charles juga menduga adanya keterlibatan pihak internal dalam dugaan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif tersebut. Dia menilai, kasus ini tidak mungkin hanya melibatkan sedikit orang.
“Jadi saya rasa mungkin masih ada banyak pegawai di internal BGN yang terlibat dan harus diusut secara tuntas agar semua terang benderang dan memang yang melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan apa, harus ditindak ya secara hukum gitu,” katanya.
Dia menegaskan mendukung penuh langkah aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk membuka kasus ini secara transparan.