Busyro Muqodas Sebut Terjadi Praktik Oligarki Politik dan Bisnis di Indonesia 

Kuntadi
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqodas. (Foto: Dok.iNews.id)

YOGYAKARTA, iNews.id - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqodas melihat politik di Indonesia tidak bisa lepas dari praktik oligarki politik dan oligarki bisnis. Hal ini ditandai dengan munculnya corporatocracy.

Meski presidennya berbeda, kata dia, sejak tahun 2004 sampai dengan 2019 ada upaya melanggenggkan jabatan hingga dua periode.

Mengusung tema, Keprihatinan Nasional dalam Darurat Demokrasi, Busyro yang merupakan mantan ketua KPK ini memamparkan catatan  kritis di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum nasional tahun 2019.

“Perjalanan politik tahun 2019 tidak bisa lepas dari praktek oligarki politik dan oligarki bisnis, Sejak 2004,” kata Busyro di Kantor PP MUhammadiyah Yogyakarta, Senin (30/12/2019).

Munculnya corporatocracy, kata Busyro, adalah kleptocrative (pemerintahan yang sarat dengan praktik korupsi). Fenomena ini bisa memunculkan struktur birokrasi yang diwarnai neo-nepotisme, yang mengabaikan prinsip meritokrasi dan pengarus utamaan profesionalisme. 

Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait
4 hari lalu

Pekerja Proyek Gorong-Gorong di Yogyakarta Tertimbun Tanah, Evakuasi Dramatis

11 hari lalu

Dini Hari Kapolri Jenderal Suyudi Temui Demonstran yang Ditangkap usai Ricuh di Yogyakarta

11 hari lalu

Kapolri Jenderal Suyudi Turun ke Lokasi Demo di Yogyakarta, Usut Penggerak Kericuhan

25 hari lalu

Demo di Yogyakarta, Massa Duduki Titik Nol Kilometer

2 bulan lalu

Kecelakaan Maut di Kulonprogo, Pemotor Lansia Tewas Tabrak Truk Berhenti di Jalan

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal