SEMARANG, iNews.id - Gubernur Jawa TengahGanjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak asal dalam memberikan izin penambangan. Alasannya, dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan yang terkena nantinya adalah pemerintah daerah.
"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan online single submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepat banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing," kata Ganjar Pranowo, Jumat (3/11/2021).
Ganjar mencontohkan, di sekitar lereng Gunung Merapi, tepatnya di Klaten, dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin. Mereka bisa dikontrol dan diawasi. Tapi setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini ada banyak izin penambangan bermunculan.
"Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak," katanya.
Ganjar meminta agar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama. Dengan begitu, maka soal perizinan penambangan bisa dikelola dengan baik.