SALATIGA, iNews.id – Insan pers dan pegiat media diminta untuk tidak hanya mengejar kecepatan dan kelengkapan informasi saat meliput kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Perspektif perlindungan korban serta potensi dampak trauma pascapemberitaan (reviktimisasi) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap karya jurnalistik.
Pesan tersebut mengemuka dalam Pelatihan Perspektif Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender bagi Jurnalis dan Pegiat Media yang berlangsung di Salatiga, pada Jumat–Sabtu (25–26/9/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Nasional bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Salatiga, serta didukung United Nations Trust Fund to End Violence against Women (UNTF) melalui Yayasan SPEKHAM.
Direktur Yayasan SPEKHAM, Rahayu Purwaningsih, menjelaskan bahwa media massa memegang peranan krusial untuk mengedukasi publik sekaligus mendorong pemenuhan hak-hak korban kekerasan.
Namun, dalam praktiknya, masih banyak pemberitaan media yang justru menyudutkan korban (victim blaming), mengungkap identitas, hingga menggunakan istilah-istilah yang berbias gender.
"Kerangka hukum, etika peliputan, teknik wawancara berperspektif korban, hingga cara menyusun naskah yang sensitif gender sangat penting dipahami wartawan. Ini agar media tidak menjadi alat penyebar stigma atau pelanggeng kekerasan," ujar Rahayu, Sabtu (26/9/2026).
Kebutuhan akan jurnalisme yang sensitif gender ini kian mendesak seiring melonjaknya tren kasus. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, sepanjang tahun lalu tercatat ada 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) — naik 14,07 persen dibanding periode sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 89,76 persen (337.961 kasus) justru terjadi di ranah domestik atau personal.
Ketua PWI Kota Salatiga, Surya Yuli P, menegaskan bahwa pengalaman jam terbang wartawan di lapangan harus diimbangi dengan kepedulian terhadap psikologis korban dan keluarga dekatnya.