PONTIANAK, iNews.id- Kalimantan Barat (Kalbar) masuk kategori wilayah rawan penyelundupan pekerja migran. Jumlah keberangkatan ilegal pekerja migran di wilayah tersebut lebih tinggi dibanding keberangkatan melalui jalur resmi.
"Mereka yang berangkat lewat jalur ilegal ini cukup tinggi dan kita ingin berikan perhatian serius," kata Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Pontianak, Senin (31/8/2020).
Menurutnya, dari data yang dimiliki BP2MI, jumlah kepulangan pekerja migran dari Malaysia lebih besar dibandingkan dengan jumlah keberangkatan pekerja migran melalui jalur resmi ke negara tetangga itu. Hal ini membuktikan jika pengiriman pekerja migran secara ilegal masih tinggi dibandingkan pengiriman legal.
Dia menyebut, pekerja migran yang berangkat secara ilegal itu kebanyakan melibatkan sindikat perdagangan orang yang memiliki modal kuat. Sindikat itu bisa mulus menjalankan aksinya karena mendapat perlindungan dari oknum aparat.
"Mereka ini dibekingi oleh oknum-oknum dengan atribusi kekuasaan," tuturnya.
Dia menambahkan, sindikat itu semata-mata hanya mengambil keuntungan tanpa memikirkan nasib pekerja migran yang dikirim ke Malaysia. Saat pekerja migran terlibat masalah hukum, sindikat memilih lepas tangan.
"Karena mereka hanya mengambil keuntungan. Mereka lepas dari tanggung jawab saat pekerja itu menghadapi masalah," tuturnya.
Dalam kasus-kasus seperti itu, kata dia, pemerintah yang akhirnya mengambil alih pekerja migran tersebut sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab negara atas warganya di luar negeri.