PONTIANAK, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) telah menyiapkan anggaran Rp200 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan Covid-19. Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kalbar 2020.
Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, anggaran sebesar itu masuk dalam kategori Belanja Tak Terduga (BTT). Dia berharap, penanganan karhutla dan Covid-19 tidak menghabiskan dana sebesar itu.
"Muda-mudahan saja karhutla di Kalbar tidak terjadi, sehingga penanggulangannya tidak menggunakan biaya banyak. Dengan demikian anggarannya bisa kita gunakan untuk biaya pembangunan lainnya," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis (13/8/2020).
Sutarmidji mengatakan, Pemprov Kalbar telah menyiapkan Program Indeks Satu Mandiri terkait penanganan karhutla. Pendampingan dilakukan di tiap desa.
"Sehingga kita bisa mengetahui indikator apa saja yang dilakukan untuk melakukan pencegahan karhutla," tuturnya.
Dia mengatakan, pada 2019 lalu terdapat titik api di 157 perusahaan. Pemprov Kalbar sudah memberikan sanksi untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Bila tahun ini kembali terulang, maka sanksi yang diberikan akan lebih berat.
"Jadi kalau tahun ini dari pantauan kita nanti di koordinat 157 perusahaan itu masih ada titik api, maka siap-siap saja kita akan memberikan sanksi lebih berat," tuturnya.