PONTIANAK, iNews.id - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji meminta aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar tidak memihak pada salah satu calon dalam gelaran Pilkada serentak tahun ini. Bahkan jika ada kepala dinas yang kedapatan melakukan hal itu akan menerima sanksi hingga pencopotan jabatan.
"Kepala dinas di provinsi kalau lakukan itu (memihak calon Pilkada), pasti saya copot!" ujar Sutarmidji di Pontianak, Kamis (2/7/2020) malam.
Sutarmidji mengatakan, peringatan yang sama juga berlaku untuk seluruh ASN di seluruh Pemprov Kalbar. Dia meminta ASN menjaga netralitas sebagai penyelenggara negara meskipun calon yang bertarung di Pilkada memiliki hubungan kekeluargaan.
"Kita jadi wasit yang baik saja, biarkan antarcalon bertarung," tutur mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.
Pada Desember mendatang, ada tujuh daerah di Kalbar yang akan menggelar Pilkada. Ketujuh daerah itu yakni Kabupaten Sambas, Bengkayamg, Sekadau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang.