TERNATE, iNews.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang menolak untuk mengikuti vaksinasiCovid-19 harus siap menerima risiko gaji dan tunjangannya ditahan. Pasalnya DPRD mendorong wali kota untuk menerapkan kebijakan tersebut.
Anggota DPRD Tidore Kepulauan, Murad Polisiri mengatakan, kebijakan itu penting untuk menyukseskan vaksinasi di Tidore. Pasalnya pemerintah kota (pemkot) telah mengalokasikan anggaran untuk menangani Covid-19 sehingga ASN berada dalam garda terdepan untuk menyukseskan vaksinasi.
"Apalagi ASN ini kan, mereka terima gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP). Maka dari itu, saya minta kepada wali kota, tahan gaji dan tidak memberikan TTP kepada ASN, terutama bagi mereka yang tidak divaksin," kata Murad, Senin (7/6/2021).
Murad menyatakan hal itu merespons rencana Pemkot Tidore Kepulauan menerapkan sanksi bagi seluruh ASN dan honorer yang enggan divaksin. Sebagian anggota DPRD sepakat atas wacana tersebut.
Selain ASN, lanjut Murad, anggota DPRD juga perlu dikritisi dan wajib juga mengikuti vaksinasi. Serupa dengan ASN, anggota DPRD juga harus memberi contoh kepada masyarakat.
"Kami mendesak pemkot setempat agar menahan gaji dan TTP ASN kalau mereka tidak mau divaksin Covid-19, sebab vaksin itu adalah perintah pemerintah pusat yang patut dijalankan,” ujar Murad.