JAYAPURA, iNews.id – Polda Papua memperkirakan ada 15 kabupaten dari 28 dan 1 kota di Provinsi Papua, rawan mengalami konflik bersenjata pada Pemilu nanti. Namun, Polri bersama TNI siap mengamankan jalannya pesta demokrasi itu.
Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar mengatakan, ke-15 kabupaten itu di antaranya Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Jayawijaya. Dari 15 daerah tersebut, masih ada yang belum mempunyai kantor kepolisian resor (polres).
Di Kabupaten Nduga misalnya, hanya ada pos polisi. Belakangan statusnya baru ditingkatkan menjadi polsek dengan kekuatan 15 personel. Polda Papua mengalami penolakan di Nduga karena ada trauma saat operasi Mapenduma pada 1996 lalu.
“Harapannya hal ini bisa didengar oleh Pak Gubernur Papua dan jajarannya agar bisa membantu untuk penyediaan infrastrukturnya,” kata Kapolda dalam seminar nasional bertema Tantangan dan Harapan Pembangunan Infrastruktur, Energi, dan Pangan serta Lingkungan Hidup di Papua dan Papua Barat di Rektorat Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Selasa (12/2/2019).
Selain itu, ada kabupaten yang hingga kini jalannya roda pemerintahan dilakukan di luar daerah karena masih ada persoalan internal di lingkungannya. “Itu adalah Kabupaten Intan Jaya, ibu kota Sugapa, tapi jalannya pemerintahan di Nabire,” ujarnya.
Mantan Kapolda Papua Barat itu juga mengungkapkan, di Papua ada 15.000 tempat pemungutan suara (TPS) dengan 3 juta lebih daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 15.000 kampung/kelurahan, 500 distrik, dan 29 kabupaten/kota.
“Kami bersama TNI siap mengamankan jalannya pesta demokrasi ini, tentunya tetap membutuhkan dukungan semua pihak,” katanya.