WAISAI, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Raja Ampat mendapati sejumlah dugaan pelanggaran dalam deklarasi dan pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati pada 5 September kemarin. Di antaranya terkait keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis.
Ketua Bawaslu Raja Ampat, Markus Rumsowek mengatakan, dalam kegiatan arak-arakan bakal pasangan calon ini melibatkan ASN, penggunaan kendaraan dinas, dan beberapa anak di bawah umur ikut serta dalam kegiatan tersebut.
"Ada 11 ASN, satu kendaraan dinas yang dipakai untuk mengantar konsumsi, dan 112 anak di bawah umur yang ikut deklarasi dan pendaftaran pasangan bakal calon Abdul Faris Umlati dan Orideko Iriano Burdam," kata Markus di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (8/9/2020).
Dia menyayangkan adanya kerlibatan ASN. Padahal Bawaslu sudah melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terkait netralitas ASN ini. Nota kesepahaman ini tampaknya tak diindahkan oleh pemerintah daerah.
"Kami mendapati kepala dinas, guru, tenaga kesehatan, hingga kepala kampung ikut dalam deklarasi. Selain itu massa juga tidak mematuhi protokol kesehatan," ujar dia.
Mengenai dugaan keterlibatan ASN, kepala kampung, dan anak di bawah umur, Bawaslu Raja Ampat memutuskan untuk memberikan peringatan terakhir.
"Sementara daftar nama asal dinas wilayah kerja ASN akan disampaikan kepada sekretaris daerah (sekda) untuk melakukan pembinaan lebih lanjut," ujarnya.