TIMIKA, iNews.id - Kebijakan pemerintah melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris harus diiringi dengan pendekatan penanganan yang tepat dan tidak menyasar warga sipil lain. Komnas HAM Papua khawatir, penanganan terhadap teroris Papua malah menciptakan masalah baru.
Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandei, mengatakan, operasi yang dilakukan aparat terhadap KKB harus berorientasi pada penegakan hukum. Tetap menjunjung HAM agar tidak menimbulkan kegaduhan.
Menurut dia, satuan-satuan TNI dan polisi yang dikirim ke Papua jangan sampai langsung diterjunkan ke daerah konflik seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Nduga. Para personel harus mendapat pembekalan tentang kultur dan pola kebudayaan masyarakat setempat terlebih dulu.
"Sehingga jangan sampai begitu melihat masyarakat Papua memegang panah dan membawa parang lalu dilihat sebagai ancaman langsung kemudian melakukan tindakan penegakan hukum tanpa pandang bulu," kata Ramandei, di Timika, Minggu (9/5/2021).
Ramandei bersama sejumlah tokoh Papua telah mengadakan pertemuan pada Jumat (7/5). Tokoh-tokoh Papua yang hadir, diantaranya Sekda Papua Dance Yulian Flassy, Rektor Universitas Cenderawasih Dr Apolo Safanpo, Ketua MUI Papua Ustadz Islami Al Payage. Mereka berdialog dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Listyo Prabowo, saat melakukan kunjungan kerja ke Timika.