TIDORE, iNews.id - Ribuan aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, bentrok saat apel akbar pada Senin (6/7/2026) pagi. Kericuhan dipicu kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Kericuhan terjadi setelah Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen menyampaikan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit lebih dari Rp50 miliar. Dalam arahannya, dia mengumumkan pemotongan TPP ASN serta pendapatan PPPK dan PPPK paruh waktu sebesar 30 persen untuk menutup defisit anggaran.
Selain itu, Muhammad Sinen juga menyampaikan kemungkinan terburuk berupa kebijakan merumahkan sebagian pegawai apabila kondisi keuangan daerah tidak membaik. Pernyataan tersebut langsung ditolak oleh peserta apel.
"Untuk pemotongan 30 persen tadi sudah dijelaskan oleh Kabag Keuangan maupun dari Pak Sekda. Saat ini Tidore masih berutang sekitar Rp50 miliar lebih," ujar Sinen.
Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling dorong antarsesama pegawai. Sejumlah fasilitas kantor rusak, selain itu aksi pembakaran sempat terjadi di halaman Kantor Wali Kota Tidore.