JAKARTA, iNews.id – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) akhirnya berkomentar terkait OTT kasus suap yang mengharuskan Edhy Prabowor mundur dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Nelayan berharap, kursi yang tinggalkan Edhy Prabowo tidak lagi diisi tokoh dari partai.
"Sudah saatnya KKP dipimpin oleh seorang yang memiliki integritas pribadi yang kuat, bermoral, profesional, berani, bukan berasal dari partai serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," kata Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri DPP HNSI Bisman Nababan di Jakarta, Sabtu (28/11/2020).
Bisman menilai saat ini masih banyak masalah yang dihadapi di sektor kelautan dan perikanan di antaranya terkait kesejahteraan nelayan dan peningkatan devisa yang masih rendah yaitu hanya 3,26% dari total devisa Indonesia.
Dia menjelaskan nelayan belum sepenuhnya sejahtera dan makmur serta mampu memanfaatkan potensi laut di Indonesia yang sangat besar, karena belum memiliki dukungan pemerintah, kemampuan dan teknologi yang memadai dalam menangkap ikan.
Padahal, nelayan juga dapat menjadi mata dan telinga bagi aparat penegak hukum untuk melaporkan kegiatan ilegal fishing dan tindakan pelanggaran hukum lainnya di perairan Indonesia yang masih marak.