PALEMBANG, iNews.id - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Muara Enim Menggugat (AMMEM) mendatangi Kantor Gubernur Sumsel, Senin (9/1/2023). Warga menuntut agar rencana pelantikan Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah, dibatalkan.
Juru Bicara AMMEM, Adriansyah menilai, pelantikan tersebut cacat hukum lantaran hasil rapat paripurna DPRD Muara Enim yang memilih Politisi Partai Demokrat tersebut masih dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Apabila masih tetap dilakukan akan melukai hati masyarakat Muara Enim. Kami meminta Gubernur Sumsel untuk tidak melaksanakan pelantikan tersebut," ujar, Senin (9/1/2023).
Menurutnya, meskipun SK pelantikan sudah dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan diterima Pemprov Sumsel, namun untuk proses pelantikan tidak bisa dilakukan sebelum adanya keputusan dari PTUN. "Kami minta pelantikan ini bisa ditunda sementara sambil menunggu hasil gugatan dari PTUN," katanya.
Adriansyah menjelaskan, jika pelantikan tetap dilakukan, maka pihaknya bakal melakukan aksi kembali dengan jumlah massa yang lebih besar. "Kami akan terus menggelar aksi sampai tuntutan terpenuhi," katanya.
Meski massa aksi sempat ditemui Sekretaris Daerah Sumsel, Supriyono, mereka menolak dan ingin bertemu langsung dengan Gubernur Sumsel Herman Deru. Hingga akhirnya, sebanyak enam orang perwakilan massa diperbolehkan masuk untuk bertemu dengan gubernur.