MEDAN, iNews.id – Pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pematangsiantar, Polda Sumatera Utara (Sumut) telah menetapkan Bendahara Pengeluaran berinisial EZ sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungi) insentif upah pungut pajak tahun anggaran 2019. Sementara dua orang lagi ari 16 orang yang diamankan, masih berstatus saksi.
“Dua orang lagi masih dijadikan sebagai saksi, yaitu honorer BPKAD Kota Pematangsiantar, Tanggi MD Lumbantobing dan staf bidang pendapatan Lidia Ningsih,” kata Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana di Medan, Sabtu (13/7/2019).
Rony mengatakan, dalam pemeriksaan saksi tersebut, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. “Mereka menjadi saksi untuk tersangka. Tidak tertutup kemungkinan bisa jadi tersangka, tapi kan bertahap prosesnya,” ujar Rony.
Rony menjelaskan, modus yang dilakukan oleh tersangka dengan memotong insentif dari sejumlah petugas pemungut pajak di BPKAD. Sesuai aturana, seharusnya insentif itu diberikan kepada pemungut pajak sepenuhnya. “Tapi, insentif itu malah dipotong oleh bendahara pengeluaran,” ujarnya.
Terkait dugaan pimpinan BPKAD Kota Pematangsiantar terlibat dalam kasus ini, Ronny menambahkan siapa saja bisa terlibat. Jika memang ada bukti-bukti yang mendukung, maka hal itu bisa saja terjadi.
“Kalau memang baru sekali pungli itu, bisa jadi belum ada aliran ke atas. Tapi kalau sudah berulang kali, tidak mungkin tidak mengalir ke atas. Nantilah kami periksa kepalanya, kebetulan dia sedang di Jakarta,” ujarnya.
Diketahui, petugas Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sumut mengamankan 16 pegawai dan uang tunai Rp186 juta dalam OTT insentif upah pungut pajak TA 2019 dari Kantor BPKAD Pemkot Pematangsiantar, Kamis (11/7/2019) sore.