MEDAN, iNews.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta kepala daerah se-Sumut untuk mengantisipasi gejolak yang timbul saat penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kepala daerah diminta untuk menyiapkan langkah teknis agar penyaluran bansos bisa berjalan lancar.
"Nanti ada bantuan dari pemerintah pusat yang harus segera disikapi. Dari pengalaman kita yang lalu-lalu, bantuan ini nanti bisa jadi polemik di daerah, makanya perlu segera dilakukan persiapan," kata Edy Rahmayadi, Selasa (27/7/2021).
Dia mengaku jenis bantuan yang diberikan kepada warga dalam kartu sembako, subsidi listrik, hingga bantuan subsidi upah. Bantuan sembako yang diberikan senilai dengan Rp200.000 dan didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
"Tambahan Rp10 triliun untuk Kartu Prakerja akan digunakan untuk bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah Rp8,8 triliun dan sisanya Rp1,2 triliun akan diberikan kepada Kartu Prakerja. Bantuan ini diberikan kepada pekerja pemilik kartu BPJS kesehatan sebanyak dua kali masing-masing Rp600.000," ucapnya.
Penerima bantuan subsidi upah merupakan pekerja yang membayar BPJS Ketenagakerjaan secara rutin dan upah di bawah Rp3,5 juta.
Edy meminta kepala daerah mengoptimalkan peran Satgas Covid-19 dalam menertibkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Dia meminta seluruh daerah bergerak bersama menekan penularan Covid-19 di daerahnya masing-masing.
"Saya ingin menyampaikan kami bertanggung jawab, bukan semua dilimpahkan di Kota Medan. Masing-masing kabupaten berbuat untuk menjaga, mengantisipasi, baik itu ketersediaan tempat tidur pasien, kesiapan-kesiapan lain tentang kesehatan," ucapnya.